Kertas Kebijakan: Urgensi Pengaturan Penanganan Perkara Perempuan

Ringkasan kebijakan (Policy Brief) adalah dokumen yang menguraikan alasan memilih alternatif kebijakan tertentu atau tindakan dalam kebijakan saat ini. Tujuan Policy Brief adalah untuk meyakinkan stakeholder atau audience terkait urgensi masalah saat ini dan kebutuhan untuk mengadopsi alternatif pilihan atau tindakan yang dipilih dan bermanfaat untuk mengambil tindakan atau keputusan.

Dalam rangka mendukung akses keadilan bagi perempuan dan anak berdasarkan inisiatif dan praktik-praktik baik ditingkat nasional, serta untuk mengurangi tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan. YLBH APIK Jakarta telah melakukan penelitian berdasarkan pengalaman-pengalaman pendampingan kasus. YLBH APIK Jakarta juga menemukan masih terdapat berbagai kendala lainnya seperti permasalahan hambatan prosedur, hambatan substansi, hambatan koordinasi dan hambatan sumber daya manusia yang dinilai dapat menjadi penghambat bagi perempuan untuk mendapatkan akses keadilan dalam penanganan perkara pidana yang memiliki prinsip HAM dan perspektif gender.

Dalam hal ini diharapkan peran institusi kepolisian dalam hal ini Mabes Polri, selaku pelaksana tugas dan fungsi penegakan hukum di Indonesia dalam memfasilitasi dan mendorong lahirnya aturan atau kebijakan melalui saling komunikasi, koordinasi dan bekerja sama dengan mengintegrasikan perangkat aturan yang ada di internal kepolisian dan kebijakan eksternal guna adanya aturan yang komprehensif yang bertujuan mengurangi tingginya angka kasus kekerasan terhadap Perempuan dan memberi manfaat dan keadilan bagi Perempuan korban kekerasan.

Untuk dapat mencapai harapan tersebut, merujuk pada pentingnya dukungan aturan atau kebijakan tentang pelindungan dan penanganan kasus perempuan berhadapan dengan hukum diperlukan tata cara teknis pelindungan dan penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan Perempuan berhadapan dengan hukum di Kepolisian RI, serta aturan atau kebijakan yang menggunakan perspektif gender dan HAM di tahap pelaporan/pengaduan, penyelidikan dan penyidikan Kepolisian RI. Sehingga dalam menyusun ringkasan kebijakan atau policy brief ini dapat dipergunakan oleh pemangku kepentingan khususnya di internal kepolisian baik di tingkat nasional maupun daerah. Akses kertas kebijakan: disini.

Post a Comment

Related Posts